
6 Komponen Pengungkit
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Manajemen Perubahan
Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Indikatornya meliputi:
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI.
- Dokumen Rencana Pembangunan ZI.
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI.
- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
Penataan Tatalaksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Indikatornya meliputi:
- Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama.
- Penerapan E-Office / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Keterbukaan Informasi Publik.
Penataan Sistem Manajemen SDM
Meningkatkan profesionalisme SDM pada unit kerja yang diusulkan. Indikatornya meliputi:
- Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi.
- Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- Penetapan Kinerja Individu.
- Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.
- Sistem Informasi Kepegawaian.
Penguatan Akuntabilitas
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Indikatornya meliputi:
- Keterlibatan Pimpinan (Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja).
- Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (Terdapat indikator kinerja utama dan pengukurannya).
Penguatan Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi. Indikatornya meliputi:
- Pengendalian Gratifikasi.
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Pengaduan Masyarakat.
- Whistle-Blowing System (WBS).
- Penanganan Benturan Kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikatornya meliputi:
- Standar Pelayanan yang Jelas dan Terpublikasi.
- Budaya Pelayanan Prima.
- Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.






